Papua Post Interactives

Membongkar Substansi Derita Papua
Fr. Ernest Pugiye
Sejak Papua dikuasai oleh pemerintah Indonesia melalui Trikora yang dikumandangkan oleh Soekarno 19 Desember 1961 di alun-alun Yagyakarta, rakyat Papua tidak pernah hidup dalam suasana damai. Rakya Papua dari ke hari hidup dalam dunia kegelapan, penderitaan dan kemelaratan. Bahkan nyawanya pun tak pernah mulai jarang berjatuhan sampai pada saat ini. Ingatan akan penderitaan (memoria passionis) ini memacu rakyat Papua untuk melahirkan perlawanan bahkan perpisahan diri dari NKRI. Ada begitu banyak aksi yang dilakukan mereka untuk menarik perhatian Pemerintah Indonesia dan Internasional. Pertanyaan mendasar adalah mengapa rakyat Papua selalu hidup dalam ketidakdamaian dan rasa asing dari NKRI? Dan bagaimana menggumuli budaya damai di Papua? Kedua petanyaan hendak dicerna oleh saya dalam tulisan di bawah ini.
Paradigma Negatif
Pemerintah Indonesia memandang rakyat Papua sebagai seorang separatis, makar dan manusia tidak beradap serta dijadikan sebagai sampah masyrakat. Pemerintah dalam membangun rakyat tidak melihatnya sebagai warga komonitas Indonesia. Di sinilah kita kenal dengan sebuah pengetahuan umum bahwa rakyat dilihat sebagai objek yang dapat dijual demi keutuhan NKRI. Padahal rakyat Papua telah dipersatukan oleh Indonesia sendiri secara legal melalui Pepera 1 November 1969 walaupun ada terjadi pemaksaan dalam pelaksanaannya. Demikian juga dalam falsafa dasar Negara Indonesia: “Bhineka tunggal ika”. Ke-ikaannya menunjukkan rakyat Papua sebagai warga Indonesia. Karena itu, rakyat Papua telah mengaku diri sebagai warga NKRI yang bersatu selama 50 tahun.
Selama 50 tahun, keberadaan Rakyat Papua bersama NKRI merupakan hal yang amat penting. bahkan sesuatu yang nilai fundamental dan universal seperti manusia lain. Karena rakyat Papua patut setia untuk menjalankan segala kebijakan pemerintah. Bahkan rakyat Papua rela menyerahkan sumber daya alamnya untuk diolah oleh Negara seperti PT Freeport di Timika karena ada rasa solodaritas sebaga warga Indonesia.. Namun, nilai kemanusiaan dan manusia Papua ini tidak pernah dihargai oleh para Penguasa Indonesia, karena paradigma negatif. Kulit hitam, rambut kriting, ras Melanesia selalu dianggap pemerintah sebagai ukuran penghinaan, distigma sebagai kafir, kanibal dan keturunan kera. Bahkan semua stigma dijadikan Indonesia sebuah iklim lelucon dalam memandang orang Papua. Lebih para lagi itu, mereka diformat menjadi objek dasar bagi pemerintah untuk mengukur popularitas diri (bac ..Muridan. Jakarta, 2009, hal. 3-9).
Perspektif demikian terus-menerus melahirkan emosi untuk menindas warganya melalui berbagai kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak kontekstual seperti program UP4B. Bahkan pemerintah Indonesia belum pernah menganggap keberadaan warga Papua sebagai saudara dan sedarah. Hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah untuk meng-Indonesiakan orang Papua. Akibatnya nilai kesatuaan sebagai warga Indonesia menjadi semakin merosot di Republik ini. Rasa tidak senang, ketidakpercayaan dan saling mencugai di antara rakyat Papua dan Indonesia menjadi sebuah budaya sekular yang tak mudah untuk dituntaskan. Bahkan kehidupan sebagai manusia tak pernah ditemukan dalam hidup praksis. Karena keikaannya belum membekas baik dalam tataran konseptual maupun dalam praksis hidup manusia. Selain itu, keikaannya terlepas dari unsur indrawi pada dirinya.

Pembunuhan Manusia dan Kemanusiaan
Realitas pembunuhan manusia dan kemanusiaan, penindasan dan pembiaran merupakan pengetahuan umum bagi semua orang di Negeri ini. Sepanjang sejarahnya, rakyat Papua tidak pernah dihargai sebagai manusia sejati, seperti sesama lain. Keluhuran dirinya sebagai manusia yang secitra dengan Allah tidak pernah dihormati dan diperhitungkan sebagaimana mestinya dalam berbagai aspek kehidupan. Kita lihat saja aspek kemanusia/HAM di Papua. Pelanggaran HAM yang terjadi sejak Trikora 19 Desember 1961 seperti Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Brathayudha (1967-1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1981), Operasi Galang I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984), dan Operasi Sapu Bersih III (1985) sampai kini masih diperaktekkan oleh TNI dan Polri atas nama Negara.
Ada beberapa contoh baru yang dilakukan Militer, Brimob dan Polisi terhadap warga asli Papua adalah peristiwa pembunuhan atas 4 (empat) warga sipil di Kabupaten Paniai 16 Desember 2012, Abepura berdarah pasca KRP III yang menewaskan 4 orang, membumihanguskan barang berharga berharga milik warga sipil dan memenjarahkan ratusan warga Papua. Bahkan sampai kini penangkapan atas Forkorus Wamboisembut (Peresiden Negara Fererasi Papua Barat), Edison Waromi (Perdana Menteri Papua Barat) dan para aktivis lainnya masih menjadi polemik panas di Papua. Selain itu, Puncak Jaya dan Tolikara berdarah yang menewaskan 49 orang asli Papua dan 1000 di antaranya luka-luka, 11 Januari, 2012 (bdk Cepos Sabtu/1/2012 hal. 12, kol. 1), yang kini belum pernah diselesaikan melalui dialog damai dan bebas secara tuntas. Semua realitas persoalan yang marak terjadi di negeri Papua masih belum pernah dipublikasikan juga secara objektif melalui berbagai media yang ada baik media lokal maupun Internasional karena kepentingan secular dan konsep yang tak bertanggung jawab secara etis. Padahal semua realitas masalah kemanusiaan ini adalah sebuah iklim yang terus-menerus diputar setiap hari di Papua. Nilai-nilai moral selalu hilang dalam berbagai konsep instas demi kepentingan politik dan ekonomi tertentu.
Akibatnya persoalan nilai kemanusiaan merupakan tindakan kejahatan manusia dan kemanusiaan yang paling dirasa berat, kompleks dan memakan proses yang amat panjang untuk dituntaskan secara komprehensif dan menyeluruh. Selain itu, warga sipil mengalami kehilangan hidup. Kehidupan itu tak pernah dijumpai dalam berbagai kekerasan manusia. Ketika terjadi masalah manusia dan kemanusiaan, maka lahir pula masalah kemanusiaan baru yang lain. Dan peristiwa tragis semacam ini menjadi kegiatan rutin di kalangan rakyat Papua. Nilai manusia dan kemanusiaan itu menjadi terpenjara dalam berbagai kompleksitas masalah baik masalah yang terjadi secara sadar atau tidak sadar, baik yang horizontal maupun vertical di tanah Papua.
Pemekaran Wilayah dan Manusia
Dalam era Otonomi Khusus, soal pemerakaran merupakan lahan konflik bagi rakyat Papua. Rakyat mengalami bahwa mereka bukan hanya diberi pemekaran wilayah, melainkan juga pemekaran manusia yang tidak menentu. Kondisi demikian, diperparah pula dengan pendominasian orang non Papua dalam berbagai aspek tanpa ada proteksi secara resmi dari pemerintah Indonesia yang ada di bagian ujung Timur ini. Umumnya, mereka mengalami bahwa sesungguhnya pemekaran bukan hanya wilayah kerja birokrasi yang dimekarkan, tetapi seluruh eksistensi manusia juga ikut dimekarkan secara tidak etis. Nilai-nilai oral, religi dan budaya tidak pernah dipandang sebagai nilai yang sakral dan memiliki kekuatan ilahi.
Akibanya tubuh manusia dimekarkan dari jiwa. Dan jiwa dimekarkan dari Roh. Roh yang memberi inspirasi kepada manusia dan kemanusia menjadi putus secara total. Maka kita tidak heran jika mereka kehilangan kesadaran sebagai warga Indonesia. Nilai-nilai pancasilais yang merupakan indentitas Negara saja hilang tanpa jejak. Rakyat Papua yang hidup di Indonesia bagian Timur senantiasa mengalami kehilangan harapan dan kepercayaan. Karena jiwa telah dimekarkan dari tubuh dan roh telah dimekarkan lagi dari semua realitas dunia praksis sehingga orang tak punya rasa prikemanusiaan terhadap diri, sesama dan dunianya sebagai komonitas Indonesia yang kudus adanya. Di sinilah persis terjadi genosida bagi rakyat Papua secara dratis.
Filisofi “Harga Mati”
Sebuah filosofi yang dibangun oleh Indonesia dan para pejuang pembebasan Papua Barat adalah prinsip harga mati. Ada realitas kategori pertahanan yang marak terjadi di Papua bahwa bagi Indonesia, NKRI harga mati. Demikian halnya dengan Papua Merdeka adalah harga mati bagi pejuang pembebasan Papua. Mereka tidak menyadari bahwa ternyata ada banyak terkandung benih kematian atas kehidupan manusia dalam kedua filosofi tersebut. Akibatnya, setiap pihak bersikukuh dan mengklaim pihaknya di posisi paling benar. Keduanya terus merasa diri paling benar, karena ada filosofi “harga mati”. Karena filosofi harga mati, lahirlah sebuah ungkapan yang justru menggerogoti keluhuran martabat manusia: “kooo….epenkah atau koo tra penting moo?”. Itu menjadi sebuah jiwa konkret bagi setiap mereka yang bertikai ini. Bahasa semacam begini memperluas jurang pemisah yang pernah ada dan sedang hidup antara rakyat Papua dan pemerintah. Mareka salau saja tidak peranah saling memandang sebagai manusia sejati.
Padahal mereka dua ini adalah manusia penting, “epentoo”. Yang tidak penting adalah hanya konsepnya yang keliru yakni konsep Harga Mati. Cuma konsepnya yang dinilai dangkal dan tidak penting, karena mengandung unsur bau kematian abadi bagi manusia baik tubu, jiwa maupun Roh. Kehilangan kehidupan di antara kedua pihak yang bertikai selama ini yakni rakyat Papua dan pemerintah Indonesia justru terjadi karena didorong oleh nafsu filosofi harga mati yang begitu menggebu-gebu. Boleh saja manusia bernafsu seperti itu, tetapi minimal nafsu itu diatur oleh rasio, hati nurani. Akal manusia dan hati nurani mendapat posisi terpenting untuk mencari alternatif guna meredam sekaligus membebaskan pihak-pihak yang mengklaim sebagai yang paling berhak atas Papua. Lebih jauh, kedua pihak mesti dibebaskan dari dirinya sendiri, filosofinya sendiri dan ketertutupan hati serta pikirannya sendiri. Mereka mesti mengosongkan diri dari dunia imitasi/kenyataan dunia tiruan dan yang tidak hidup ini.
Membangun Dialog yang Membebaskan
Pembangunan dialog yang membebaskan merupakan sebentuk upaya pemulihan Papua sebagai tanah damai. Artinya kedua pihak yang bertikai yakni rakya Papua dan pemerintah Indonesia mesti masuk dalam dirinya, dalam pikiran, dan rohnya sendiri serta dalam segala konflik yang dililitnya untuk berdiskusi, melespaskan semua kepalsuan diri dan segala obroralan bahasa dan mantel-mantel ideologi yang mengandung bau kematian sambil mencari penyebab-penyebab mendasar yang membuat manusia terus hidup dalam penderitaan ini. Hal ini sangat penting bahkan menjadi sebuah unsur yang paling ensensial karena tanpa dialog yang membebaskan, manusia akan dibuai dan dimakan oleh kedangkalan konsep, filosofi dan kegelapan hidup yang membelenggu keluhuran martabatnya.
Upaya kebebasan berdialog damai merupakan sarana atau mendia yang memungkinkan kedua pihak bermasalah untuk menganalisa, mengindetifikasi dan mencari solusi yang terbaik atas semua konsep yang keliru dan berbagai konflik yang ada di Papua. Jika kedua pihak itu bebas dari lingkaran konsep, pengalaman hidupnya dan mulai melakukan dialog kebebasan dan damai, maka saya percaya, semua realitas penderitaan manusia dan kemanusiaan dapat dipertanggung jawabkannya secara logis, hati yang berpikir, adil dan bijaksana. Tujuannya hanya satu yakni membangun tanah Papua sebagai tanah damai dan kehidupan tidak akan terpenjara lagi, karena berdiolog bebas itu.
Nilai-nilai fundamental dan universal seperti keadilan, kedamaian, kebebasan dan cinta kasih dan mengangkat martabat manusia, solidaritas dan subsidiaritas mesti dijadikan oleh kedua bela pihak bertikai sebagai inspirasi utama dalam mengembangkan karya kebebasan berdialog ini. Atas dasar inspirasi kudus ini rakyat Papua dan pemerintah Indonesia membuka diri, ruang dan waktu untuk melibatkan pemerintah luar Negeri sebagai mediator. Kehadiran luar negeri dianggap amat penting karena orang yang punya masalah tidak pernah menyelasaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Dalam konteks ini keterlihabatan pihak ketiga dalam proses dialog adalah penentu untuk menuntas segala persoalan yang memilit rakyat Papua.
Konsekuwensinya rakyat Papua dan pemerintah Indonesia bersama pihak ketiga mesti melawan segala bentuk kekerasan yang akan muncul baik dalam dirinya sendiri maupun dari luar karena demi kepentingan sekular belaka. Tapi perlawanannya bukan dengan kekerasan, melainkan dengan cara damai, jujur dan adil karena kekerasan tidak pernah menuntaskan masalah. Kekerasan justru melahirkan masalah baru dari sejumlah konflik yang amat substansial ini. Sehingga ingatan akan penderitaan pun (memoria passionis) tidak pernah akan tebongkar. Bahkan Negara kitorang ini bisa bubar tanpa berita.

Dalam ranah politik di Papua, ada begitu banyak masalah yang marak terjadi atas rakyat asli. Rakyat Papua terus-menerus dibungkus secara menyempit dalam berbagai realitas konflik. Sejumlah masalah itu kini tak pernah dibicarakan oleh kedua bela pihak yang bertikai yakni pemrintah Indonesia dan rakyat Papua. Karena tidak media yang dapat mempersatukan kedua bela pihak untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia dan kemanusiaan yang yang terjadi di Negeri ini. Akibatnya, masalah Papua menjadi tak pasti. Bahkan manusia dan kemanusiannya menjadi korban dalam sejumlah tindakan kekerasan tersebut. Dalam situasi yang demikian, dibutuhkan dialog. Dialog mesti dilakukan dengan cara yang damai, adil dan jujur sebagai manusia. Dilog yang demikian amatlah penting dilakukan oleh setiap kita. Karena dialog merupakan media bersama untuk menginditifikasi, menganalisa dan sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan manusia dan kemanusiaan yang marak terjadi di Papua. Tujuannya hanya satu yakni membangun Papua sebagai "Tanah Damai". Untuk menciptakan tujuan bersama ini, maka kita perlu melibatkan salah satu pemerintah Internasional sebagai pihak netral. karena tanpa melibatkan pihak ketiga, maka segala realitas masalah manusia dan kemanusiaan yang sudah dan tengah dialamai oleh rakyat Papua dan pemerintah Indonesia tidak akan selesai. Bahkan negara kita ini hanya akan tertinggal sebagai mimpi di siang bolong.

i love this multiply

ilove papua

Hello my friend,on the 1 october i stop with internet,but i come back,but dont know when...al the best with West-Papua and i,m alway,s thinking about you and my people over there..
Papua Merdeka!!!
Bye Richard.

WE HAVE SOME WEB YOU MY VISIT THIS
http://menasetugaskampus.blogs.friendster.com/papua_mee_news_do_for_all/
http://kkampjogyanews.blogspot.com/

http://www.myheritage.com/site-28894481/front-pepera-papua-barat-political-news?lang=FI

http://www.myheritage.com/site-11319482/westpapuanewguineanews?lang=FI

http://www.ihrc.revolt.org/home.html

By : Viky, Rintho, Viktor, Marthen, Yunus,Tinus, Jack, Sisco, Dany, Ones, Demianus, Tunas, Yulland, Seby, Blass, Yusak, Roy, Boy, Rey, Lecky, Sem, Hans, Archy, Hans, Magda, dll

"Pengabungan Tanpa Batas Perjuangan Sampai Menang"

"Berjuang Bersama KebenarangSang Bintang Kejora"

"Kalau Perempuan Papua Tidak Berjauang Perjuangan Kemerdekaan Papua Masih Panjang"

koyaoooo, waaaaaaaaaa, kaonak, amole, nimao, amakane,.......

Hi my friend..i have put some artikles in an newspaper,and will put it on multiply..but firsth i most clean it,about my name etc etc..as soon as possible i will try to send it on alam!
Papua!! Merdeka!!!
Bye Richard.

Salam Merdeka,
Don't forget to visit http://www.koteka.net
Papua Merdeka

Thanks so much my Brother & Sisters.
Now we joint together to fight our enemy.
God will always with us because we are the true.

Greetings from WPIO.
John

Hello my friend,here some good information sites.
http://www.west-papua.nl/handige_links.htm
http://papua.startpagina.nl/
Papua merdeka!!!
bye bye Richard.